9:14:00 PM
Unknown
Munculnya soal ujian dan buku pelajaran sejarah yang dianggap
mendiskreditkan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur
mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Nahdlatul Ulama
(NU) dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor.
Seluruh elemen NU beserta DPRD dan Dinas Pendidikan Tasikmalaya pada Selasa (11/12/2012) pagi melakukan pertemuan di Tasikmalaya. Pertemuan ini menghasilkan lima rekomendasi, salah satunya meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluruskan sejarah mendiang Gus Dur.
Awalnya pertemuan tersebut berjalan lancar, namun keadaan menjadi memanas saat Ketua DPRD Agus Wahyudin dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bambang Sudarto tidak kunjung datang. Mereka menganggap kehadiran dua institusi tersebut sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Setelah kedua pejabat lembaga tesebut datang, pertemuan digelar dan menghasilkan lima rekomendasi, di antaranya menuntut secara hukum lembaga yang membuat soal ujian dan menyusun buku pelajaran sejarah. Mereka juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk meminta maaf di media atas kesalahan yang dibuatnya, serta menarik buku dan soal ujian tersebut."Kita telah mendapatkan rekomendasi bersama dan meminta Kemenag meminta maaf di media, serta mengusut secara hukum pihak-pihak yang terlibat," kata Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya Atang Setiawan.
Hasil dari pertemuan tersebut akan diserahkan kepada Kemenag Provinsi Jawa Barat, pengurus NU Jawa Barat, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rekomendasi surat tersebut diperkuat dengan tanda tangan dari semua perwakilan, termasuk Ketua DPRD Agus Wahyudin dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bambang Sudarto.
Soal ujian Madrasah Aliyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, dinilai telah menghina Gus Dur. Dalam kunci jawaban dari soal ujian mata pelajaran Sejarah menyebutkan, penyebab lengsernya Gus Dur akibat Buloggate dan Bruneigate. Tak hanya itu, di lembar buku panduan milik siswa pun disebutkan salah satu kelemahan dalam kepemimpinan Gus Dur adalah Buloggate dan Bruneigate.
Seluruh elemen NU beserta DPRD dan Dinas Pendidikan Tasikmalaya pada Selasa (11/12/2012) pagi melakukan pertemuan di Tasikmalaya. Pertemuan ini menghasilkan lima rekomendasi, salah satunya meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluruskan sejarah mendiang Gus Dur.
Awalnya pertemuan tersebut berjalan lancar, namun keadaan menjadi memanas saat Ketua DPRD Agus Wahyudin dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bambang Sudarto tidak kunjung datang. Mereka menganggap kehadiran dua institusi tersebut sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Setelah kedua pejabat lembaga tesebut datang, pertemuan digelar dan menghasilkan lima rekomendasi, di antaranya menuntut secara hukum lembaga yang membuat soal ujian dan menyusun buku pelajaran sejarah. Mereka juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk meminta maaf di media atas kesalahan yang dibuatnya, serta menarik buku dan soal ujian tersebut."Kita telah mendapatkan rekomendasi bersama dan meminta Kemenag meminta maaf di media, serta mengusut secara hukum pihak-pihak yang terlibat," kata Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya Atang Setiawan.
Hasil dari pertemuan tersebut akan diserahkan kepada Kemenag Provinsi Jawa Barat, pengurus NU Jawa Barat, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rekomendasi surat tersebut diperkuat dengan tanda tangan dari semua perwakilan, termasuk Ketua DPRD Agus Wahyudin dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bambang Sudarto.
Soal ujian Madrasah Aliyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, dinilai telah menghina Gus Dur. Dalam kunci jawaban dari soal ujian mata pelajaran Sejarah menyebutkan, penyebab lengsernya Gus Dur akibat Buloggate dan Bruneigate. Tak hanya itu, di lembar buku panduan milik siswa pun disebutkan salah satu kelemahan dalam kepemimpinan Gus Dur adalah Buloggate dan Bruneigate.
Sumber : liputan6.com
0 komentar:
Posting Komentar